Skip to content

Disdikbud dan Dinsos Tegal Beri Pencerahan di Pembinaan RT/RW Panggung, Bahas PAUD dan Data Desil DTSEN

TEGAL, 8 Oktober 2025– Kelurahan Panggung menggelar acara Pembinaan RT/RW Triwulan III Tahun 2025 pada Rabu (8/10/2025) di Pendopo Kelurahan. Kegiatan yang dihadiri perwakilan pengurus RT dan RW se-Kelurahan Panggung ini menghadirkan dua narasumber kunci: Drs. Trismanto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal dan Rianto Wahyudin, S.KM dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tegal.

Acara dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Kelurahan Panggung, Iqbal Palestin, S.STP., yang menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para pengurus. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa forum ini tidak hanya untuk silaturahmi, tetapi juga sebagai media edukasi menjawab pertanyaan krusial yang berkembang di masyarakat, khususnya seputar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan polemik Data Desil.

PAUD sebagai Fondasi dan Program “Sekolah Olih Ijazah”

Drs. Trismanto, Kepala Bidang P2PNF Disdikbud Kota Tegal, dalam paparannya menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tegal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti tantangan era digital dan Revolusi Industri 4.0, yang menuntut kesiapan generasi muda sejak dini.

“Pentingnya PAUD tidak bisa dianggap remeh. Masa usia 0 hingga 6 tahun adalah *Golden Age* atau usia emas perkembangan otak anak. Stimulasi yang tepat melalui kesehatan, gizi, pengasuhan, dan pendidikan di fase ini sangat menentukan,” tegas Trismanto.

Ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa Angka Partisipasi PAUD di Kota Tegal baru mencapai 72%, jauh dari target 100%. “PAUD itu ibarat pondasi bangunan. Jika pondasinya rapuh, bangunan pendidikan di level selanjutnya, sekuat apapun, bisa roboh,” ujarnya memberikan analogi.

Untuk menjawab tantangan pendidikan yang lebih luas, Disdikbud meluncurkan program “Sekolah Olih Ijazah” (SEKOJA). Program ini bertujuan mengentaskan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang pada 2024 tercatat 2.906 anak di Tegal. Program Paket A, B, dan C ini diselenggarakan secara gratis, termasuk penyediaan tas, buku, seragam, dan biaya tutor di SKB Keraton dan PKBM, seperti yang ada di Kelurahan Panggung. Lulusannya tidak hanya mendapat ijazah, tetapi juga dibekali *life skill*.

Jelaskan Polemik Data Desil dan Mekanisme Perbaikannya

Sesi kedua diisi oleh Rianto Wahyudin, S.KM, Penyuluh Sosial Muda Dinsos Kota Tegal, yang memberikan penjelasan mendetail mengenai Data Desil yang kerap menjadi sumber polemik di masyarakat.

Rianto memaparkan bahwa Data Desil (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) kini menjadi basis data tunggal penerima bantuan sosial (bansos), menggantikan DTKS. Data ini merupakan gabungan dari survei Regsosek BPS, data Kemiskinan Ekstrem, dan data DTKS lama.

“Desil adalah peringkat sosial ekonomi dari 1 hingga 10. Semakin rendah angkanya, semakin rentan kondisi ekonominya. Bansos seperti PBI Jaminan Kesehatan dan PKH diperuntukkan bagi Desil 1-4, sedangkan BPNT/Sembako untuk Desil 1-5,” jelas Rianto.

Ia mengakui banyak keluhan warga yang sebelumnya menerima bantuan, kini terhenti karena data Desilnya naik ke angka 6-10. Menanggapi hal ini, Dinsos membuka mekanisme pengajuan perubahan data bagi warga yang merasa status Desilnya tidak sesuai.

“Masyarakat dapat mengajukan permohonan ke Kelurahan dengan membawa KK dan KTP. Operator kelurahan akan menginput usulan ini melalui aplikasi SIK-NG setiap tanggal 1 hingga 11 setiap bulannya. Selanjutnya, data akan diverifikasi di kelurahan, lalu Dinsos akan melakukan *ground check* untuk memastikan kebenaran data di lapangan sebelum diajukan ke Kemensos,” papar Rianto. Ia juga menyampaikan kebijakan khusus untuk warga penderita penyakit katastropik, yang meski Desilnya di atas 4, tetap berpeluang mengajukan reaktivasi bantuan mengingat beban biaya pengobatannya yang tinggi.

Penundaan Pemilihan Pengurus RT/RW

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula informasi mengenai penundaan pemilihan pengurus RT dan RW. Pemilihan ditunda menunggu keputusan resmi dari Walikota Tegal. Masa jabatan pengurus saat ini tetap berlaku hingga 31 Desember 2025. Kegiatan pembinaan ini ditutup dengan harapan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dan disosialisasikan kembali oleh para pengurus RT/RW kepada warganya masing-masing, sehingga program pemerintah dapat tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Post A Comment