Drainase Rusak, Aspirasi Mengalir Deras dari RW ke RW
TEGAL — Penanganan banjir kembali mengemuka sebagai persoalan paling mendesak bagi warga Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur. Bertahun-tahun hidup berdampingan dengan genangan air membuat masyarakat sepakat: persoalan ini tak bisa lagi ditunda.
Kesepakatan itu mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) 2026 yang digelar di Pendapa Kelurahan Panggung, Kamis (29/1). Sejak awal forum dibuka, isu banjir langsung mendominasi pembahasan, mengalir dari satu RW ke RW lain, dengan nada keluhan yang serupa—air datang cepat, bertahan lama, dan kerap melumpuhkan aktivitas warga.
Musyawarah berlangsung lengkap dan representatif. Sejumlah anggota DPRD Kota Tegal dari Daerah Pemilihan Tegal Timur hadir dan menyimak langsung aspirasi warga. Unsur pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga layanan publik turut duduk bersama, mencerminkan forum partisipatif yang diharapkan tak berhenti sebagai agenda seremonial semata.
Sebanyak 14 RW diberi ruang setara untuk menyampaikan usulan—dua fisik dan dua nonfisik. Hasilnya nyaris seragam. Usulan fisik mayoritas mengerucut pada satu titik krusial: perbaikan dan pembangunan saluran drainase. “Saluran air adalah kunci penanggulangan banjir,” tegas Lurah Panggung, Rokhiman. Menurutnya, tanpa pembenahan sistem drainase, genangan hanya akan berpindah lokasi, bukan benar-benar berkurang.
Deretan lokasi yang disorot pun panjang. Mulai dari Jalan Kartini Gang Krakatau RT 2 RW 1, Gang Al Falah RT 4–5 RW 2, Jalan Setiabudi RT 9 RW 4, hingga Jalan Pulo Rote RT 13 RW 9. Nama jalan berbeda, wilayah berbeda, namun ceritanya sama—belum memiliki saluran tengah yang memadai.
Tak hanya persoalan fisik, usulan nonfisik juga mengemuka, terutama dari kalangan ibu-ibu PKK. Potensi usaha rumahan dinilai sudah ada, mulai dari produksi kue hingga makanan olahan. Kendalanya terletak pada pemasaran. Warga mengusulkan pelatihan pemasaran daring yang aplikatif—bukan teori semata, melainkan langsung praktik dan siap jual.
Rokhiman menegaskan Musrenbangkel harus menjadi pintu masuk perubahan nyata. Aspirasi warga, terutama soal banjir, harus dicatat dan diperjuangkan hingga ke tingkat penganggaran. “Ini kebutuhan mendesak. Setidaknya harus masuk daftar prioritas,” ujarnya.
Usulan lain turut melengkapi, seperti pelatihan tata boga berbasis standar dan nilai jual guna mencetak sumber daya manusia yang mandiri dan produktif. Tidak semua dapat direalisasikan sekaligus, namun pencatatan yang serius menjadi langkah awal yang menentukan.
Para anggota dewan yang hadir menyatakan komitmennya membawa aspirasi tersebut ke meja rapat lanjutan. Bagi warga Panggung, Musrenbangkel 2026 setidaknya memberi satu hal penting: harapan bahwa suara mereka didengar, dicatat, dan diperjuangkan—agar banjir tak lagi menjadi cerita tahunan yang berulang tanpa solusi.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Kelurahan Panggung Tegal | Layanan Publik (@kelpanggung)













