TEGAL – Pemerintah Kota Tegal terus berkomitmen mengentaskan kawasan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program “Bedah Rumah” Tahun 2026, yang digelar di Pendopo Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, pada Rabu (30/09/2026).
Acara bertajuk “Pertemuan Rembuk Warga Kegiatan Bedah Rumah Tahun 2026” ini dihadiri oleh 32 orang warga calon penerima bantuan. Calon penerima manfaat tersebut terdiri dari 16 warga yang diusulkan melalui jalur aspirasi DPRD, dan 16 warga dari jalur reguler Pemerintah Kota Tegal.
Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Kelurahan Panggung , Slamet Akbari, S.Kom yang mewakili Lurah Panggung, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal ,H. Amiruddin Lc, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tegal , Moch. Ali Masyhuri,S.AP serta Kuswiyantoro selaku Koordinator Program BSPS Tahun 2026 tingkat Kota Tegal.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin Lc, menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya program ini. Ia menegaskan bahwa rumah adalah kebutuhan primer manusia. “Menurut pepatah Baiti Jannati (Rumahku Surgaku). Kalau rumah itu tidak bisa menjadi surga, tentu semua proses yang terjadi di dalam rumah itu akan terganggu, baik pendidikan maupun ekonomi,” ujarnya, sembari berharap program ini membawa berkah bagi para penghuninya.
Bukan Sekadar Membangun, Tapi Menciptakan Rumah Layak Huni
Koordinator Program BSPS Kota Tegal, Kuswiyantoro, memaparkan secara rinci pedoman teknis pelaksanaan program yang rencananya akan mulai berjalan pada bulan Oktober 2026. Ia menekankan bahwa esensi dari bantuan ini adalah “stimulan” atau pancingan agar masyarakat mau bergotong royong meningkatkan kualitas rumahnya menjadi Rumah Layak Huni (RLH), bukan untuk membangun rumah baru dari nol.
“Ada empat indikator rumah layak huni yang menjadi fokus kita. Pertama, ketahanan bangunan yang mencakup pondasi, sloof, kolom, ring balok, dan rangka atap. Kedua, kecukupan luas ruang minimal 7,2 meter persegi per orang. Ketiga, sanitasi atau ketersediaan jamban yang layak. Dan keempat, akses air minum,” jelas Kuswiyantoro.
Pemerintah pusat memberikan bantuan senilai total Rp 20.000.000 per penerima. Dana tersebut dialokasikan secara spesifik: Rp 17.500.000 untuk belanja material bahan bangunan, dan Rp 2.500.000 untuk ongkos tenaga kerja (tukang). Mengingat nilai bantuan yang terbatas, Kuswiyantoro menegaskan pentingnya keswadayaan masyarakat, baik berupa dana tambahan pribadi maupun tenaga gotong royong, agar pembangunan rumah dapat terselesaikan dengan baik.
Terapkan Sistem Lelang untuk Transparansi
Untuk memastikan program berjalan efisien dan bebas dari penyelewengan, pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara individu, melainkan secara berkelompok. Nantinya, warga akan dibentuk menjadi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan maksimal 20 anggota per kelompok, lengkap dengan struktur ketua, sekretaris, dan bendahara.
“Nanti pada saat pelaksanaan, kelompok ini akan melakukan lelang atau survei ke minimal tiga toko material. Kita cari toko mana yang harganya paling murah tapi kualitasnya bagus. Selisih harga dari lelang ini nanti uangnya akan dikembalikan lagi kepada Bapak/Ibu dalam bentuk tambahan material,” terang Kuswiyantoro kepada warga yang hadir.
Menutup sosialisasinya, pihak pelaksana program mewanti-wanti warga agar tidak melakukan pembongkaran rumah secara total sebelum ada instruksi lebih lanjut dan material sudah siap. Material lama yang masih layak pakai juga disarankan untuk dipertahankan guna menekan biaya.
Dengan adanya sosialisasi yang transparan ini, diharapkan Program Bedah Rumah 2026 di Kelurahan Panggung dapat berjalan lancar tanpa hambatan, serta diawasi bersama oleh seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan nyaman.













